Bimtek DPRD Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Fungsi DPRD

BIMTEK DPRD DAN POLITIK

Kepada Yth,,

Pimpinan dan Anggota DPRD Serta Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia

Dengan Hormat,

Sistem pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi tiga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang mana pada kali ini akan dibahas mengenai legislatif. Lembaga legislatif terdiri dari beberapa lembaga, yaitu:

  1. Majelis Perwakilan Rakyat (MPR)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
  3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Fungsi MPR

Setiap lembaga memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing, pada Majelis Perwakilan Rakyat atau MPR memiliki fungsi, yaitu:

  1. Menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD)
  2. Mengubah Undang-Undang Dasar (UUD)
  3. Melantik presiden dan wakilnya
  4. Memberhentikan presiden dan wakilnya.

Fungsi DPR

Fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yaitu:

  1. Fungsi anggaran, mengesahkan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN)
  2. Fungsi pengawasan, mengawasi pemerintahan yang memimpin
  3. Fungsi legislasi, mengesahkan Undang-Undang Dasar (UUD)
  4. Membentuk Undang-Undang (UU)

Materi Bimtek Pedoman Pelaksanaan Fungsi DPRD

Hak DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak hanya memiliki fungsi, namun lembaga ini juga memiliki hak-hak, hak-haknya yaitu:

  1. Hak angket

Hak angket adalah suatu hak DPR untuk mengadakan penyelidikan terhadap kasus tertentu yang terjadi.

  1. Hak mengajukan pertanyaan

Hak mengajukan pertanyaan adalah hak untuk mengajukan pertanyaan ke pemerintah terhadap sesuatu atau kebijakan yang diterapkan.

  1. Hal menyatakan pendapat

Hak menyatakan pendapat adalah suatu hak DPR untuk menyatakan pendapatnya mengenai suatu kebijakan pemerintah baik dalam maupun luar negeri.

  1. Hak interpelasi

Hak interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan dari Presiden atau dari pemerintah.

  1. Hak imunitas

Hak imunitas adalah hak DPR di pengadilan yang tidak dapat diganggu gugat karena keputusannya sudah bulat.

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD memiliki “cabang” di daerah-daerah yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD adalah suatu lembaga legislatif yang memiliki kedudukan di daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah. DPRD memiliki fungsi, wewenang dan hak seperti DPR, namun tidak semuanya sama dengan DPR.

Pedoman pelaksanaan fungsi DPRD yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 lebih khususnya pasal 13, pasal 29 ayat (1) dan pasal 29 ayat (2) serta pasal 29 ayat (3). Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 pada pasal 13 berbunyi “Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”. Pasal ini menjelaskan tentang fungsi legislatif dari DPRD.

Pada pasal 29 ayat (1) berisi tentang hak-hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan pada pasal 29 ayat (2) berisi tentang peraturan tata tertib DPRD yang telah ditetapkan dan disahkan Kementerian Dalam Negeri. Pada pasal 29 ayat (3) berisi tentang pelaksanaan melakukan penyelidikan sesuai dengan Undang-Undang yang telah diberlakukan.

Undang-Undang Dasar No. 5 Tahun 1974 terdapat hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibagi menjadi sembilan belas poin. Di poin pertama tertulis bahwa hak dari DRPD yaitu melaksanakan pemerintahan bersama kepala daerah. Kemudian DPRD juga berhak mengajukan Calon Kepala Daerah. Pada poin terakhir tertulis hak DPRD untuk menyetujui atau menolak kebijakan Kepala Daerah.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

BIMTEK NASIONAL

Jadwal Bimtek Nasional

APRILMEIJUNI
Jumat - SabtuJumat - SabtuSelasa - Rabu
04 – 05  Apr  201903 – 04  Mei  201911 – 12  Juni  2019
Selasa - RabuSelasa - RabuJumat - Sabtu
09– 10  Apr  201907 – 08  Mei  201914 – 15  Juni  2019
Jumat - SabtuJumat - SabtuSelasa - Rabu
12 – 13  Apr  201910 – 11  Mei  201918 – 19  Mei  2019
Selasa - RabuSelasa - RabuJumat - Sabtu
16 – 17  Apr  201914 – 15  Mei  201921 – 22  Mei  2019
Jumat - SabtuJumat - SabtuSelasa - Rabu
19 – 20  Apr  201917 – 18  Mei  201925 – 26  Mei  2019
Selasa - RabuSelasa - RabuJumat - Sabtu
23 – 24  Apr  201921 – 22  Mei  201928 – 29  Mei  2019
Jumat - SabtuJumat - Sabtu
26 – 27  Apr  201924 – 25  Mei  2019
Selasa - Rabu
28 – 29  Mei  2019
TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0 HOTELKOTA
1OASIS AMIRJAKARTA
2IBIS TRANS STUDIOBANDUNG
3EDEN KUTABALI
4ABADI JOGJAYOGYAKARTA
5NAGOYA PLASABATAM
6GOLDEN PALACELOMBOK
7IBIS CITY CENTERMAKASSAR
8TUNJUNGAN PLAZASURABAYA
9ARIA GAJAYANAMALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

  Tlp/Fax : (021) 2120 1242
📱  HP/WA : Ariefin : 0812 808 11 777
📱  HP/WA : Vanesa : 0812 828 11 777
   Email : pusdiklat.kemdagri@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri

 

Bimtek KeuanganBimtek Keuangan
Bimtek Keuangan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *