Bimtek Manajemen PNS dan Manajemen PPPK serta Perbedaan PNS dengan PPPK

Bimtek Manajemen PNS dan Manajemen PPPK serta Perbedaan PNS dengan PPPK

Bimtek Manajemen PNS dan Manajemen PPPK serta Perbedaan PNS dengan PPPK

Kepada Yth,

Gubernur, Bupati, Walikota, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Organisasi Perangkat Daerah, BUMN/BUMD, serta Kabag/Kabid, Kasubbag/Kasubbid Kepegawaian/Organisasi  dan Staf Lainnya.

Di – T empat

Dengan Hormat,

Pemerintah secara resmi telah meluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun beleid yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 22 November 2018 ini mengatur mengenai hak dan kewajiban PPPK. Berdasarkan PP itu, masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Perpanjangan hubungan kerja bagi PPPK yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) utama dan JPT madya tertentu paling lama 5 (lima) tahun, bunyi Pasal 37 ayat (5) PP itu sepertinya dikutip dari laman setkab, PPPK sebagaimana dimaksud, lanjut PP ini, diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bimtek Manajemen PNS dan Manajemen PPPK serta Perbedaan PNS dengan PPPK

Selain itu, dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas, PPPK diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada Instansi Pemerintah. Pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan paling lama 24 jam pelajaran dalam satu tahun masa perjanjian kerja, kecuali bagi PPPK yang mengemban tugas sebagai JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu,” bunyi Pasal 40 ayat 1 dan 2 PP ini. Penghargaan sebagaimana dimaksud dapat berupa pemberian: a. tanda kehormatan; b. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau c. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

Menurut PP ini juga menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi disiplin. Instansi Pemerintah pun wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PPPK, serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin,” bunyi Pasal 51 ayat (3) PP ini. PP ini juga mengatur mengenai pemutusan hubungan kerja bagi PPPK. Disebutkan, pemutusan hubungan kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena: a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir; b. meninggal dunia; c. atas permintaan sendiri; d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPK; atau e. tidak cakap jasmani/rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.

Adapun pemutusan hubungan kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:  a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun, dan tindak pidana itu dilakukan dengan tidak berencana; b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.

Bimtek Manajemen PNS dan Manajemen PPPK serta Perbedaan PNS dengan PPPK

Selain itu pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945; b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana. PP ini juga menyebutkan, setiap PPPK berhak mendapatkan cuti, yang terdiri atas: a. cuti tahunan; b. cuti sakit; c. cuti melahirkan; dan d. cuti bersama.

Penyelenggara Bimbingan Teknis Manajemen PNS dan Manajemen PPPK serta Perbedaan PNS dengan PPPK

Agar Pemerintah Daerah dapat memahami tentang Manajemen Kepegawaian, maka Pusat Diklat Keuangan dan Kajian Permendagri (PDK-KP) menganggap perlu untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Manajemen Kepegawaian dengan menghadirkan Narasumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) serta dari Universitas.

Kami juga menerima Request atau Permintaan Materi Bimtek, Jadwal/Tanggal maupun Tempat Penyelenggaraan Bimtek sesuai keingingan para peserta bimtek.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di Bidang Kepegawaian Daerah.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Jadwal Bimbingan Teknis Nasional

 

BIMTEK NASIONAL

Jadwal Bimtek Nasional

APRILMEIJUNI
Jumat - SabtuJumat - SabtuSelasa - Rabu
04 – 05  Apr  201903 – 04  Mei  201911 – 12  Juni  2019
Selasa - RabuSelasa - RabuJumat - Sabtu
09– 10  Apr  201907 – 08  Mei  201914 – 15  Juni  2019
Jumat - SabtuJumat - SabtuSelasa - Rabu
12 – 13  Apr  201910 – 11  Mei  201918 – 19  Mei  2019
Selasa - RabuSelasa - RabuJumat - Sabtu
16 – 17  Apr  201914 – 15  Mei  201921 – 22  Mei  2019
Jumat - SabtuJumat - SabtuSelasa - Rabu
19 – 20  Apr  201917 – 18  Mei  201925 – 26  Mei  2019
Selasa - RabuSelasa - RabuJumat - Sabtu
23 – 24  Apr  201921 – 22  Mei  201928 – 29  Mei  2019
Jumat - SabtuJumat - Sabtu
26 – 27  Apr  201924 – 25  Mei  2019
Selasa - Rabu
28 – 29  Mei  2019
TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0 HOTELKOTA
1OASIS AMIRJAKARTA
2IBIS TRANS STUDIOBANDUNG
3EDEN KUTABALI
4ABADI JOGJAYOGYAKARTA
5NAGOYA PLASABATAM
6GOLDEN PALACELOMBOK
7IBIS CITY CENTERMAKASSAR
8TUNJUNGAN PLAZASURABAYA
9ARIA GAJAYANAMALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

  Tlp/Fax : (021) 2120 1242
📱  HP/WA : Ariefin : 0812 808 11 777
📱  HP/WA : Vanesa : 0812 828 11 777
   Email : pusdiklat.kemdagri@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri

 

Bimtek KeuanganBimtek Keuangan
Bimtek KeuanganManajemen PNS dan Manajemen PPPK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *