Sosialisasi PP No 11 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kades, Sekdes, dan Perangkat Desa Lainnya

Sosialisasi PP No 11 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kades, Sekdes, dan Perangkat Desa Lainnya

Sosialisasi PP No 11 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kades, Sekdes, dan Perangkat Desa Lainnya.

Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemerintah memandang perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), dan Perangkat Desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya.

Atas pertimbangan tersebut, pemerintah memandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan pertimbangan tersebut, pada 28 Februari 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (tautan: PP Nomor 11 Tahun 2019).

Sosialisasi PP No 11 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kades, Sekdes, dan Perangkat Desa Lainnya

Dalam PP ini, pemerintah mengubah Pasal 81 menjadi sebagai berikut:

1.Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa).

2. Bupati/Wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan: a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 setara 120% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 setara 110% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan c. besaran penghasilan tetap Perangkat desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 setara 100% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

“Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa,” bunyi Pasal 81 ayat (3) PP ini.

Menurut Pasal 81A PP ini, penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku. Dalam hal Desa belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, maka pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan terhitung mulai bulan Januari 2020.

Sosialisasi PP Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kades, Sekdes, dan Perangkat Desa Lainnya

Terkait perubahan Pasal 81 itu, maka Pasal 100 PP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diubah menjadi:

1. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

a. paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai: 1. Penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa, dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga; 2. Pelaksanaan pembangunan desa; 3. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan 4. Pemberdayaan masyarakat desa.

b. paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai: 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan 2. Tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

2. Penghasilan belanja desa sebagaimana dimaksud di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.

PP ini menegaskan, hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas (Pasal 81).

Penyelenggara Sosialisasi PP No 11 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kades, Sekdes, dan Perangkat Desa Lainnya

Untuk memberikan pengetahuan yang komprehensif dan maksimal tentang pajak daerah maka Pusat Diklat Keuangan dan Kajian Permendagri (PDK-KP) akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Tentang Perpajakan Daerah secara menyeluruh sesuai kebutuhan atau permintaan para peserta bimtek, dengan menghadirkan Narasumber dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, serta dari beberapa Universitas Tebaik di seluruh Indonesia.

Kami juga menerima Request atau Permintaan Materi Bimtek, Jadwal/Tanggal maupun Tempat Penyelenggaraan Bimtek sesuai keingingan para peserta bimtek.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah tentang PP Nomor 11 Tahun 2019.

Atas perhatiannya PDK-KP mengucapkan terimakasih.

Jadwal Bimbingan Teknis Keuangan

 

BIMTEK NASIONAL

Jadwal Bimtek Nasional

APRILMEIJUNI
Jumat - SabtuJumat - SabtuSelasa - Rabu
04 – 05  Apr  201903 – 04  Mei  201911 – 12  Juni  2019
Selasa - RabuSelasa - RabuJumat - Sabtu
09– 10  Apr  201907 – 08  Mei  201914 – 15  Juni  2019
Jumat - SabtuJumat - SabtuSelasa - Rabu
12 – 13  Apr  201910 – 11  Mei  201918 – 19  Mei  2019
Selasa - RabuSelasa - RabuJumat - Sabtu
16 – 17  Apr  201914 – 15  Mei  201921 – 22  Mei  2019
Jumat - SabtuJumat - SabtuSelasa - Rabu
19 – 20  Apr  201917 – 18  Mei  201925 – 26  Mei  2019
Selasa - RabuSelasa - RabuJumat - Sabtu
23 – 24  Apr  201921 – 22  Mei  201928 – 29  Mei  2019
Jumat - SabtuJumat - Sabtu
26 – 27  Apr  201924 – 25  Mei  2019
Selasa - Rabu
28 – 29  Mei  2019
TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0 HOTELKOTA
1OASIS AMIRJAKARTA
2IBIS TRANS STUDIOBANDUNG
3EDEN KUTABALI
4ABADI JOGJAYOGYAKARTA
5NAGOYA PLASABATAM
6GOLDEN PALACELOMBOK
7IBIS CITY CENTERMAKASSAR
8TUNJUNGAN PLAZASURABAYA
9ARIA GAJAYANAMALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

  Tlp/Fax : (021) 2120 1242
📱  HP/WA : Ariefin : 0812 808 11 777
📱  HP/WA : Vanesa : 0812 828 11 777
   Email : pusdiklat.kemdagri@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri

Bimtek KeuanganBimtek Keuangan
Sosialisasi PP No 11 Tahun 2019

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *